Bawa Spanduk Bertuliskan Tolak Tanah Adat, Aliansi Masyarakat Sipolha-Sihaporas Geruduk Kantor DPRD Simalungun

SIMALUNGUN-Dengan membawa Spanduk bertuliskan “Keluarkan dari wilayah Sipolha-Sihaporas Hai Begal Sejarah yang Tidak Tau Malu, Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sipolha-Sihaporas (ASS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Simalungun, Kamis 6 April 2023

Baca juga: Aliansi Masyarakat Sipolha-Sihaporas Gelar Asik Unjuk Rasa dan Sampaikan Lima Tuntutan

Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sipolha-Sihaporas (ASS) Kecamatan Pematang Sidamanik tersebut juga membawa Spanduk sembari berjalan menuju Kantor di DPRD Simalungun dengan isi tulisan Spanduk "Tolak Tanah Adat wilayah Sipolha-Sihaporas

Baca juga: Keberatan Dekan Mereka Disomasi, Mahasiswa FKOR UNS Demo!

Aksi unjuk rasa masyarakat Aliansi Sipolha-Sihaporas (ASS) tersebut mendapat pengangwal dan pengamanan dari Kepolisian resort Simalungun, dan para pengunjuk rasa itu, langsung di temui Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani didampingi Asisten I Albert Saragih dan Kasat Pol PP, A Girsang

Dalam orasinya, Aliansi Sipolha-Sihaporas menyampaikan lima tuntutan sikap yang di sampaikan Ketua Aliansi Sipolha Sihaporas Rikkot Damanik, diantaranya mengutuk tindakan anarkis yang di lakukan sekelompok masyarakat Sihaporas

Baca juga: Hasil Visum Dokter Forensik RSUD, Oknum Pegawai Kelurahan Meningal Bunuh Diri Minum Cairan

Mendesak Institusi Kepolisian untuk menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Sihaporas dan meminta  Kapolres Simalungun menangkap provokator yang selama ini jadi biang kerok pertikaian klaim tanah adat

Selain itu, Medesak Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga untuk serius menyikapi isu Tanah Adat Wilayah Sipolha Sihaporas dan Mendesak DPRD Simalungun agar mendorong Bupati Simalungun membahas isu Tanah Adat Wilayah Sipolha Sihaporas agar segera memperoleh kepastian hukum.

Baca juga: Dalami Kematian Bripka Arfan Saragih, Polda Sumut Gelar Pra Rekonstruksi

Ketua Aliansi Sipolha Sihaporas Rikkot Damanik dalam orasinya juga menyampaikan, bahwa Aliansi Masyarakat Sipolha-Sihaporas hanya mengakui masyarakat ber-adat di Nagori Sipolha dan Sihaporas bukan masyarakat adat, dan menolak rencana pengajuan penetapan Sihaporas menjadi hukum adat dan tanah adat dengan modus masyarakat adat.

Dalam aksi damai tersebut diterima langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Simalungun Timbul Jaya Sibarani didampingi Asisten I Albert Saragih dan Kasat Pol PP A Girsang mewakili Bupati Simalungun mengundang perwakilan dari aliansi masyarakat Sipolha Sihaporas, untuk berkordinasi lanjutan di ruang kerja ketua DPRD kabupaten Simalungun.

Baca juga: MD. Sijabat Nekat Akhiri Hidupnya dengan Gantung Diri Gunakan Tali Nilon

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Aliansi Masyarakat Sipolha Sihaporas tetap mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Kepolisian untuk untuk segera menyelesaikan segala tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Sihaporas-Sipolha

Rikkot Damanik juga dengan tegas menolak rekayasa sejarah Sihaporas yang berpotensi merubah peradapan wilayah Sipolha-Sihaporas yang sangat bertentangan dengan sejarah Sihaporas, ”ujar Rikkot Damanik dalam pertemuan tersebut

Sementara itu, Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani secara lembaga dan secara pribadi menyampaikan selamat datang di  kantor DPRD Kabupaten Simalungun kepada saudara-saudaraku dari Aliansi Masyarakat Sipolha dan Sihaporas, ”sebut Timbul Jaya Sibarani saat menerima pengunjuk rasa

Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani saat menerima ASS juga menyampaikan, agar masyarakat tidak terpancing tindakan anarkis dan tetap menjaga situasi yang kondusif di Kecamatan Pematang Sidamanik Khususnya di Kabupaten Simalungun

Timbul juga menjelaska,   bahwa di Kabupaten Simalungun tidak ada tanah adat/ulayat, namun yang ada tanah kerajaan dan masalah yang di suarakan kawan-kawan dari Aliansi Masyarakat Sipolha Sihaporas akan ditindak lanjuti, ”Ini akan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait dan harap bersabar, ” kata Timbul.

Baca juga: Camat Kota Kisaran Timur Tinjau Lokasi Sengketa Tanah